Senin, 22 November 2010

Meringankan Risiko Kredit UMKM Akibat Bencana

KEANDALAN dan kesaktian Indonesia dalam mitigasi bencana terus diuji dengan aneka bencana alam seperti banjir bandang di Wasior, tsunami di Mentawai dan Gunung Merapi dengan erupsi pertamanya pada 26 Oktober 2010 lalu. Dari ribuan korban dapat diduga terdapat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan nasabah bank nasional. Artinya, bukan hanya penduduk setempat dan pelaku UMKM, tetapi juga bank nasional menderita berupa risiko operasional dan risiko kredit. Lantas, bagaimana mengatasinya?

Pendekatan manajemen risiko membagi risiko operasional menjadi tiga macam potensi kerugian atas dasar sifat risiko yang dihadapinya. Pertama, kerugian yang diharapkan (expected loss). Ini merupakan potensi kerugian {potential loss) rata-rata untuk suatu periode dan pada unit bisnis tertentu atas dasar data historis (historical data). Hal ini bermanfaat un-tukmenghitungbesarnya cadangan risiko yang akan diperhitungkan dalam rugi laba suatu bank.

Kedua, kerugian yang tak diharapkan (unexpected loss). Inilah potensi kerugian tertinggi untuk suatu periode dan pada unit bisnis tertentu dengan tingkat kepercayaan (confidence level) tertentu, sebut saja, 95%. Dengan bahasa lebih bening, kemungkinan terjadi penyimpangan sebesar 5%.

Ketiga, kerugian katastropik (catastrophic loss). Hal ini merupakan kemungkinan potensi kerugian yang terjadi di luar kedua kerugian tersebut.

Dengan demikian, sebenarnya potensi risiko apa saja yang ditanggung bank nasional? Pertama, kerugian yangtakdiharapkan.Bisa jadi bank nasional tak sempat mempertimbangkan potensi risiko ini yang menimpa nasabah UMKM sebagai akibat bencana alam. Terlebih kini banyak bank nasional papan atas rajin menggarap kredit UMKM.Katakanlah,PTBank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin pasar yang disusul PT Bank Nasional IndonesiaTbk (BNI) danPTBankMandiriTbk.

Potensi kerugian sebagai akibat bencana alam itu sungguh bu-kan risiko bisnis melainkan risiko operasional. Potensi kerugian semacam itu sulit diduga kapan datangnya sehingga kerap kali membuat bank nasional lalai. Lugasnya, bank nasional mungkin lupa mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan potensi kerugian tersebut.

Kelalaian dalam mempertimbangkan potensi risiko yang satu ini bisa mengakibatkan potensi risiko likuiditas sekiranya temyata risiko jauh lebih besar. Potensi risiko likuiditas itu bakal muncul ketika bank nasional tak menyediakan cadangan yang memadai alias penyisihan kerugian aktiva produktif (PKAP) atau disebut penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Kedua, risiko kredit. Nah, ketika pelaku UMKM tak sanggup meme-nuhi kewajiban mereka kepada bank nasional, maka bank nasional akan menderita risiko kredit. Lagi-lagi,bagaimanasenimengatasinya?

Pertama, penetapan bencana alam. Tentu saja pemerintah diharapkan segera menetapkan bencana alam Merapi sebagai bencana alam nasional. Hal ini akan memungkinkan bank nasional untuk melakukan restrukturisasi kredit tersebut sebagaimana yang telah dilakukan terhadap korban tsunami di Aceh dan gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan JawaTengah.

Kedua, restrukturisasi kredit. Atas dasar penetapan itu, bank nasional dapat menerapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No W15/PBI/2006 tentang Perlakuan khusus terhadap kredit bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank dengan jumlah tertentu (plafon s/d Rp5 miliar) dan jangka waktu tertentu (tiga tahun setelah bencana alam).

Lebih lanjut, bank nasional dapat memberikan kredit dan/ataupenyediaan dana lain baru bagi debitor yang telah diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit yang disebabkan oleh dampak bencana alam. Yang dimaksudkan dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan dan pembukaan letter of credit (L/C) sehingga debitor akan kembali dapat melakukan ekspor ke luar negeri. Harap dicatat, BNI dan BRI sudah menunjukkan komitmen untuk meringankan beban nasabah UMKM.

Ketiga, hati-hati. Namun jangan lupa, bank nasional wajib menilai nasabah yang antara lain menilai identitas nasabah, kemampuan membayar kembali, pencairan jaminan dan kredibilitas manajemen. Inilah salah satu langkah kehati-hatian yang harus diambil untuk tidak mempercepat laju rasio kredit bermasalah (nonperforming Zoan/NPL). Seberapa jauh tingkat kecepatan lari NPL UMKM?

Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Agustus 2010 yang terbit 15 Oktober 2010 menegaskan NPL UMKM merangkak naik 3,82% dari Rp24,ll triliun per Agustus 2009 menjadi Rp25,03 triliun per Agustus 2010. NPL tampak terusmendaki dari April 2010 sebesar Rp23,43 triliun menjadi Rp24,83 triliun per Mei 2010, Rp23,53 triliun per Juni 2010, Rp24,24 triliun per Juli 2010 dan Rp25,03 triliun per Agustus 2010.

Yang mencemaskan, kenaikan NPL ini terjadi hampir pada semua kelompok bank. Hanya NPL Kelompok bank persero menipis 13,38% dari Rpll,21 triliun per Agustus 2009 menjadi Rp9,71 triliun per Agustus 2010. Sebaliknya, NPL kelompok bank lainnya justru menebal. Tengok saja, NPL Kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari Rpl,81 triliun menjadi Rp2,67 triliun (naik 47,51%), bank swasta nasional dari Rp8,94 triliun menjadi Rp9,63 triliun (7,72%) dan bank asing dan bank campuran dari Rp2,15 triliun menjadi Rp3,02 triliun (40,47%) pada periode yang sama. Ini peringatan dini bagi bank nasional.

Dengan langkah strategis demikian, pelaku UMKM akan kembali bangkit dengan semangat baru. Bank nasional pun dapat menekan potensi risiko kredit. Perekonomian DIY dan Jawa Tengah akan kembali bergairah untuk menunjang roda perekonomian nasional.Tak lama lagi.

Sumber : Harian Seputar Indonesia
http://www.depkop.go.id

Pengembangan UKM Terbukti Efektif

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan pengembangan UKM dengan pola Regional Manajemen (RM) atau Kerja sama Antardaerah (KAD) terbukti efektif mempercepat pembangunan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di daerah. "Dengan berjalannya waktu konsep KAD atau RM terbukti menjadi salah satu solusi terbaik untuk masalah pembangunan di Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas," kata Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM.

RM merupakan sistem kerja sama terpadu antardaerah agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera diatasi sehingga setiap kabupaten-kota yang terlibat mampu mengerahkan seluruh potensi wilayah dalam semangat kebersamaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

I Wayan Dipta mengatakan, beberapa contoh aplikasi RM yang sukses adalah di Provinsi Jawa Tengah yaitu RM Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) serta di Provinsi NTB yaitu RM Jonjok Batur (Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur).

Selain itu, beberapa RM lain yang baru berkem bang di antaranya di Provinsi Bengkulu yaitu RM Janghiangbong (Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong), di Provinsi Sumut yaitu RM Lake Toba (Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Simalungun, Karo, dan Dairi), dan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu RM AKSESS (Bulukumba, Sinjai, Bantaeng, Jeneponto, dan Selayar). "Sejak 2009, kami ikut mendukung pendekatan KAD melalui program Peningkatan Kapasitas KAD dalam Pengembangan UKM,"

Ia menambahkan, program KAD yang mendapat dukungan langsung dari Kementerian Koperasi dan UKM adalah RM Barlingmascakeb di Provinsi Jawa Tengah dengan konsentrasi pengembangan produk batik dan gula kelapa serta RM Jonjok Batur di Provinsi NTB dengan konsentrasi pengembangan UKM pendukung pariwisata dan gerabah.

RM muncul sebagai jembatan dialog dan rekonsiliasi untuk menghasilkan solusi bersama dari kendala pembangunan ekonomi khususnya pengembangan KUKM. Contohnya satu daerah dapat difokuskan sebagai tempat promosi dan pemasaran produk, daerah lain dijadikan tempat produksi dan pengembangan produk, sedangkan daerah lainnya menjadi penyuplai bahan baku.

Sistem RM terbukti sukses dan sudah diterapkan di banyak negara di antaranya Jepang di mana tiga kota telah berhasil meningkatkan perekonomiannya dengan mengembangkan kerja sama antardaerah yaitu Oyama-Yufuin-Gifu.

Di Yufuin, terdapat kawasan agrowisata air panas yang dikemas melalui wadah koperasi dan dikembangkan sinergisdengan potensi di dua daerah sekitarnya yaitu Oyama yang merupakan daerah penghasil ikan dan sayur mayur, dan Gifu yang merupakan daerah penghasil kerajinan tangan.

I Waya Dipta menilai, konsep RM akan sangat efektif bila dikembangkan dan direplikasi di tempat lain di tanah air yang kaya dengan sumber daya komoditas unggulan.

Sumber : Harian Ekonomi Neraca

http://www.depkop.go.id

Kejar Negara Maju, Indonesia Harus Perbesar UKM

Indonesia pada 2010-2020 harus bisa mendorong perekonomian agar bisa setara dengan negara maju. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan usaha kecil menengah (UKM) untuk bisa bersaing di pasar global.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, upaya menghilangkan jurang (gap) pembangunan antara negara-negara berkembang dan negara maju menjadi salah satu topik pembicaraan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang diadakan di Yokohama, Jepang, akhir pekan lalu.

"Kami membahas mengenai pengelolaan tatanan ekonomi global. Indonesia pada 2010-2020 perlu mengurangi gap pembangunan dengan negara maju," kata dia ditemui di kantornya.

Hatta menjelaskan, dalam periode 10 tahun itu, Indonesia harus mampu meningkatkan kapasitas UKM agar bisa bersaing. Selain itu peningkatan kapasitas institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar terjadi level of playing yang sama sama dalam perdagangan.

Dalam pertemuan APEC tersebut, peran penting Indonesia cukup menonjol karena beberapa landasan target organisasi ini disusun di Bogor pada pertemuan APEC 1994, yang disebut Bogor Goals. Selain menetapkan beberapa target untuk mewujudkan perdagangan dunia yang lebih bebas dan adil, Bogor Goals juga mengandung prinsip dasar yang penting bagi APEC.

KTT kali ini menghasilkan empat dokumen penting, yaitu Yokohama Vision, Bogor and Beyond, Leaders Statement on 2010 Bogor Goals Assessment, APEC Leaders Growth Strategy, dan Pathway to FTAAP (Free Trade Area of Asia Pacific).

Perang Mata Uang

Sementara itu, terkait dengan masalah isu currency war dalam pertemuan negara-negara anggota G-20 di Korea Selatan, Hatta menilai usulan lobi Amerika Serikat (AS) mengenai pembatasan defisit transaksi berjalan dan upaya pengurangan ketimpangan neraca perdagangan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), akan dibahas pada pertemuan G-20 tahun depan. "Solusinya ada. Dan usulan AS akan dibawa ke pertemuan berikutnya pada 2011.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, Indonesia dalam forum G-20 tersebut mendukung kesepakatan yang dihasilkan. "Juga mengharapkan tidak ada perlakuan competitive devaluation dan menghindarkan proteksionisme," kata dia.

Sumber : Investor Daily Indonesia
http://www.depkop.go.id/

HAPUSKAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan mengatakan, pinjaman kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh para korban bencana, seperti di Mentawai dan Merapi, hendaknya dihapuskan pemerintah.

"Jangankan usaha mereka yang hancur, kehidupannya saja sudah hancur. Mereka harus mulai dari noL Karena itu, penghapusan kredit merupakan upaya bijak yang sangat diperlukan para korban bencana," ujar Syarifuddin di Jakarta, Kamis (18/11).

Menurut dia, pihaknya akan bekerja sama dengan bank pelaksana kredit usaha rakyat untuk mendata debitor yang menjadi korban bencana. Selain itu, pihaknya juga siap mengalokasikan bantuan melalui perkuatan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.

Berdasarkan data Bank Indonesia, total kredit perbankan yang diberikan kepada debitor yang terkena dampak bencana letusan Gunung Merapi, banjir di Wasior, dan tsunami di Mentawai sebesar Rp 315,717 miliar. Seluruhnya merupakan kredit dengan plafon sampai Rp 5 miliar. .

Jumlah itu terinci atas kredit kepada debitor yang kena dam-pak bencana banjir di Wasior (Papua Barat) Rp 23,2 miliar serta bencana tsunami Mentawai (Sumatera Barat) sebesar Rp 1,127 miliar.

Kredit kepada debitor yang kena dampak bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) Rp 106.44 miliar.

Di Jawa Tengah, debitor yang kena dampak bencana ada di Kabupaten Magelang. Kota Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah Rp 184,95 miliar.

Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah mengatakan, data dari kantor BI di daerah akan digunakan sebagai data awal untuk menetapkan daerah bencana. Penetapan daerah bencana akan dituangkan dalam bentuk surat keputusan sebagai lampiran Peraturan BI Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Sekretaris Perusahaan PT Bank BNI Putu Bagus Kresna menyampaikan, BNI belum menetapkan kebijakan bagi debitor yang terkena dampak bencana. BNI dapat menggunakan model restrukturisasi kredit seperti saat bencana gempa di Sumatera Barat.

Sumber : Kompas dan http://www.depkop.go.id

Kamis, 04 November 2010

CARA ALAMI menghilangkan bekas jerawat

JERAWAT sering meninggalkan jejak hitam yang mengganggu penampilan. Bekas jerawat ini biasanya disebabkan oleh diet dan kebiasaan makan yang tidak tepat, konstipasi kronis, lingkungan tempat tinggal yang tidak higienis, serta stres. Bagaimana cara mengatasinya? Selain menghindari faktor pemicu tersebut, ada beberapa cara sederhana dan alami yang bisa Anda coba. Berikut beberapa diantaranya.

Jus lemon atau limau segar. Oleskan jus segar tersebut secara langsung ke area bekas jerawat dengan menggunakan kapas. Biarkan beberapa saat hingga meresap, selanjutnya bersihkan dengan air. Lemon berfungsi menyamarkan bekas jerawat yang berwarna kehitaman.

Pasta campuran kayu cendana dan beberapa tetes air mawar. Campuran ini bisa digunakan sebagai facial mask atau dioleskan secara langsung ke area bekas luka selama lebih dari 1 jam. Ada baiknya dipakai pada malam hari. Selanjutnya bersihkan dengan air. Cara ini efektif menyamarkan dan menghilangkan bekas jerawat.

Potongan tomat. Letakkan potongan tomat di seluruh wajah. Tomat kaya akan vitamin A yang berfungsi menghambat produksi sebum berlebih, pemicu jerawat. Vitamin A juga bersifat antioksidan sehingga bisa menyegarkan dan memperbarui bekas luka dan kerusakan kulit.

Minyak zaitun. Pijatkan minyak zaitun ke area kulit yang terinfeksi. Minyak zaitun bersifat melembabkan sehingga bisa melembutkan tekstur kulit dan menyamarkan bekas jerawat.

Madu. Madu juga merupakan pelembab alami yang bisa membantu mengatasi bekas jerawat. Anda bisa menggunakan madu sebagai masker atau mengonsumsi langsung.

Masker campuran. Campurkan 1 sendok makan krim asam, 1 sendok makan yogurt, satu sendok makan oatmeal, dan beberapa tetes jus lemon. Selanjutnya balurkan campuran ini ke area bekas jerawat. Biarkan selama 10 menit, kemudian cucilah hingga bersih.

Masker tomat dan ketimun. Kombinasi kedua bahan ini dinyatakan sangat efektif menyamarkan bekas jerawat. Selain itu, masker campuran tomat dan ketimun juga bisa mengencangkan pori-pori kulit, sehingga kulit tampak lebih menarik.

Es. Kompreslah area bekas jerawat dengan es. Cara ini berfungsi meredakan kulit yang mengalami iritasi serta mengecilkan pori-pori.

Minyak lavender. Gosokkan minyak lavender ke area bekas jerawat paling tidak 2 kali sehari. Cara ini dinyatakan efektif menyamarkan bekas jerawat.

Jus ketimun. Jus ketimun segar bisa dijadikan masker muka. Ketimun berfungsi meredakan peradangan, menyegarkan kulit, dan menyembuhkan bekas jerawat.

Putih telur. Ini merupakan salah satu cara paling murah untuk menghilangkan bekas jerawat. Oleskan putih telur ke bekas jerawat dengan menggunakan kapas dan biarkan sepanjang malam. Cara ini selain mencegah munculnya jerawat juga efektif mengatasi bekas jerawat.

Jus ketumbar dan tepung kunyit. Campurkan satu sendok teh jus ketumbar dengan sedikit tepung kunyit kemudian balurkan ke area yang terinfeksi. Cara alami ini dinyatakan efektif menghilangkan bekas jerawat.

Bawang putih. Konsumsi bawang putih atau gosokkan ke area yang terinfeksi. Cara ini juga diklaim bermanfaat dalam menghilangkan bekas jerawat yang mengganggu.

SUMBER DIDAPAT DARI : http://www.mediaindonesia.com/Bahan-Alami-Usir-Bekas-Jerawat

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Analisis dan rancangan sistem informasi merupakan bagian atau tahapan pengembangan sistem. Tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi berhubungan dengan yang lain untuk membentuk suatu siklus.

Tahapan analisis sistem merupakan tahapan yang sangat penting karena kesalahan di dalam tahapan ini akan menyebabkan kesalahan pada tahapan selanjutnya. Proses analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan masalah dan penyusunan pemecahan masalah yang timbul serta membuat spesifikasi sistem yang baru (Tata Sutabri, 2004: 88).

Menurut Abdul Kadir (2003: 38) analisis sistem mencakup analisis kelayakan dan analisis kebutuhan yaitu :

a.Analisis kelayakan
Analisis kelayakan merupakan proses yang mempelajari atau menganalisa permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan akhir yang akan dicapai. Analisis kelayakan digunakan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan. Tahapan ini berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat tercapai dengan sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada permasalahan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling. Lima macam kelayakan dalam merancang sistem informasi yaitu kelayakan teknik, kelayakan ekonomi, kelayakan operasi, kelayakan hukum dan kelayakan jadwal.

b.Analisis kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan proses untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang pengolahan data yaitu jumlah data yang harus diproses, waktu pengolahan saat data siap diproses sampai informasi yang dihasilkan. Spesifikasi ini digunakan untuk membuat kesepakatan dalam pengembangan sistem.


SUMBER DIDAPAT ADRI : http://blog.re.or.id/analisis-sistem-informasi.htm

SEJARAH AKUNTANSI MANAJEMEN

Kebanyakan prosedur perhitungan harga pokok produk (product costing) dan akuntansi manajemen yang digunakan pada abad 20 dikembangan antara tahun 1880 dan 1924. Perkembangan sebelumnya (sampai tahun 1914) menekankan pada perhitungan pada perhitungan harga pokok produk pada tingkat manajerial yaitu penelusuran tingkat laba perusahaan ke tiap produk dan menggunakan informasi ini untuk pengambilan keputusan strategis.
Mulai tahun 1925, setelah dikembangkannya pasar modal di USA, hampir semua usaha akuntansi manajemen untuk menghasilkan informasi bagi pemakai intern kemudian
dihentikan dan diganti dengan penentuan harga pokok persediaan (inventory costing), yang merupakan pembebanan biaya produksi kepada produk sedemikian rupa sehingga harga pokok persediaan dapat dilaporkan kepada pemakai eksternal dalam laporan keuangan. Laporan keuangan telah menjadi kekuatan yang membentuk desain sistem
akuntansi biaya. Manajer dan perusahaan bersedia menerima informasi biaya rata-rata
secara agregat atas tiap produk, karena mereka merasa tidak membutuhkan informasi biaya masing- masing produk yang lebih terinci dan akurat mengenai tiap produk.
Dalam tahun 1950-an dan 1960-an telah dilakukan beberapa usaha untuk memperbaiki manfaat sistem akuntansi biaya konvensional untuk kepentingan manajemen. Diperkenalkannya variable costing untuk penyempurnaan penentuan harga pokok produk pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki penentuan harga pokok persediaan yang disajikan dalam neraca dan dalam perhitungan rugi laba. Perbaikan akuntansi biaya pada saat itu pada hakikatnya hanya terpusat pada bagaimana membuat informasi akuntansi keuangan lebih bermanfaat bagi pemakai luar, tidak ditujukan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan manajemen.
Pada tahun 1980-an dan 1990-an banyak ditemukan bahwa praktek-praktek akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial. Kalkulasi biaya produk yang lebih akurat lebih berguna, dan yang menjelaskan secara
rinci penggunaan masukan, dibutuhkan untuk memungkinkan manajer meningkatkan
kualitas, produktifitas, dan mengurangi biaya. Sebagai tanggapan terhadap kelemahan
akuntansi biaya manajemen tradisional, berbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan sistem akuntansi manajemen baru yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan ekonomi dewasa ini.

sumber didapat dari : http://boele21.wordpress.com/2010/10/04/sejarah-sistem-informasi-akuntansi/